Hari Kamis (20/4), puluhan perwakilan Guru Madrasah Kota Tasikmalaya mendatangi kantor Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Mereka tak sekedar ingin bertamasya, seperti halnya orang-orang yang ingin ‘bertamasya’ dengan mengatasnamakan agama ke tempat pemungutan suara tatkala pemilihan gubernur Jakarta digelar Rabu kemarin (19/4).
 
Kedatangan rombongan guru madrasah itu untuk tujuan teramat bagus: diskusi dengan Bupati Dedi tentang kebijakan pembangunan sang Bupati yang berbasiskan budaya Sunda.
 
Mengapa harus berdiskusi langsung? Sebab bukan rahasia apabila selama ini media arus utama atau media sosial dipenuhi berita berisi suara-suara segelintir orang yang cenderung berpandangan miring pada Dedi terkait keagamaan. Seringkali kebijakan Dedi yang berlandaskan budaya dicap sebagai ‘syirik’ atau ‘musyrik’ oleh beberapa pihak.
 
Namun, belum juga berdiskusi dengan Bupati Dedi, rombongan guru madrasah itu justru merasakan keelokan budaya yang termanifestasi dalam arsitektur khas Sunda pada Kantor Bupati tersebut.
“Pertama saya rasakan suasana lingkungan yang nyaman disini, teduh dan artistik. Ini bisa menjadi ruang inovasi bagi kami selaku Guru Madrasah,” kata Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Ashari.
 
Tak hanya itu, Asep pun menilai Dedi memiliki kepedulian tinggi terhadap Islam. Kebijakan pembelajaran Kitab Kuning di sekolah umum di Purwakarta merupakan buktinya. Bukti lainnya, kebijakan penggunaan kain sarung bagi para pegawai dan pelajar setiap hari Jum’at.
 
“Mungkin orang berkomentar miring tentang Kang Dedi itu karena tidak faham. Kang Dedi berhasil menghadirkan aura, kami merasa dirangkul oleh beliau,” ujarnya.
 
Islam Pedesaan, Islam Nusantara
 
Sejatinya, kebijakan Dedi Mulyadi itu tak lepas dari latar belakangnya sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU). Selain sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, NU juga dikenal sebagai ormas yang memiliki basis massa di pedesaan, termasuk pedesaan Jawa Barat.
 
Dan umat Islam pedesaan, termasuk warga Nahdliyin sangat akrab dengan pengajian kitab kuning. Selain itu, yang pastinya sudah banyak khalayak tahu, bahwasanya umat Islam pedesaan identik dengan sarung sebagai ‘atribut’ ketika melakukan aktivitas ibadah.
 
Maka, tak heran apabila sebagai warga NU sekaligus orang desa, Dedi menelurkan kebijakan-kebijakan yang berbasiskan pada kearifan budaya umat Islam pedesaan itu. Kitab kuning dan sarung menjadi ciri khas umat Islam pedesaan Jawa Barat yang sejak dahulu dikenal toleran, inklusif dan akomodatif terhadap budaya.
 
Soal sarung, Dedi pernah menjelaskan makna filosofis yang terkandung dalam kata sarung.
 
Menurut Dedi, sarung bisa dibagi dalam dua suku kata, yakni “sa” dan “rung”. “Sa” memiliki makna keinginan manusia dengan segala unsur penciptaannya yang terdiri dari tanah, air, udara dan matahari. Dan keempat unsur material itu harus dikurung, agar unsur hakikat kemanusiaan dalam diri manusia semakin menguar. Itulah makna dari suku kata yang kedua yakni “rung”.
 
 “Segala ketamakan manusia yang tercermin dari keempat unsur tersebut harus dikurung,” papar Dedi.
 
Jadi, jelas bahwa kebijakan Dedi ini merupakan cerminan dari Islam pedesaan dan juga cerminan Islam Nusantara. Sebab, tak bisa disangkal apabila sebagian besar penduduk Indonesia saat ini tinggal di pedesaan. Sehingga tak aneh apabila Islam dan Kesundaan bisa berdampingan harmonis di Purwakarta, mengingat karakter Islam Nusantara yang memang lekat dengan nilai-nilai budaya, termasuk budaya pra Islam.  
 
Maka tak heran pula apabila Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj pernah mengatakan apabila konsep pembangunan di Purwakarta sangat sesuai dengan pandangan fiqih yang dimiliki oleh Imam Syafi`i, salah satu imam yang ajarannya menjadi rujukan bagi kalangan Sunni nusantara. Kiai Said sendiri tak lain adalah salah satu konseptor Islam nusantara, yang bersama pemerintah Presiden Jokowi mempromosikan Islam berjiwa kebangsaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here