Benturan peradaban dan kepentingan jadi satu masalah yang mengakibatkan tata ruang pada saat ini menjadi tidak harmonis. Antara kepentingan kapitalis besar dengan kepentingan orang banyak menjadi pergulatan dalam penataan tata ruang di Jawa Barat Ini, disamping birokrasi dan legislator inkonsistensi terhadap kepentingan rakyat yang menjadikan sistem Tata Ruang saat ini tidak harmoni.

Demikian diungkapkan Sugeng Teguh Santoso dalam acara Diskusi Sambil Ngopi dengan tajuk “ Lingkungan dan Tata Ruang Jabar Rusak ? “ diselenggarakan oleh Kopi Pahit di Cafe e-Koffie yang bertempat di Bandung Trade Mall, jalan Ibrahim Adjie.

Acara ini digagas oleh Effendi Saman Selaku koordinator eKoffie Kopi Pahit. Hal ini digelar karena masyarakat harus mengetahui apa saja persoalan Tata Ruang dan Lingkungan di Jawa Barat.

Pembicara dalam acara tersebut adalah, Deni Zaelani dari pemerhati tata ruang Jawa Barat, Radar Tribaskoro dari Forum Aktivis Bandung, Sugeng Teguh Santoso dari perhimpunan bantuan hukum Hak asasi Manusia ( PBHI ). Yang dihadiri oleh berbagai Elemen Masyarakat, dan aktivis di jawa barat.

Sugeng Teguh Santoso melanjutkan, “ benturan kepentingan terjadi disatu sisi Kaum masyarakat “kebanyakan” menganggap bumi adalah ibunya yang harus dapat menhidupinya dirinya disisi lain Kaum Kapitalis punya kepentingan dengan modal yang sangat kuat ingin menguasai “ Bumi “., yang sangat di sayangkan pihak penguasa, bahkan para legislatif bersekutu dengan Para Kapitalis Yang pada akhirnya didaerah tertentu dapat dikuasai oleh Kapitalis walaupun bukan peruntukannya”.

Senada dengan Sugeng, Radar Tribaskoro menimpali, “ Pertempuran antara yang kuat dan yang lemah terus terjadi selama ketimpangan dalam penyusunan tata ruang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. Seharusnya, Radar Melanjutkan, keterlibatkan masyarakat dalam penyusunan Tata Ruang mutlak dilakukan karena masyarakat “kebanyakan” lebih tahu keadaan disekitarnya sehari-hari daripada pemangku kebijakan yang mengeluarkan perizinan kegiatan para kapitalis, sisi lain Radar katakan, Masyarakat harus kritis terhadap perkembangan keadaan yang terjadi agar tidak dirugikan dari sepak terjang para Penguasa dan Pengusaha”.

Menurut Deny Zaelani penyusunan tata ruang harus transparan dan sosialisasi dilakukan secara menyeluruh agar semua pihak dapat melihat dan dimengerti mengerti semua pihak.

Deny Zaelani,” Peraturan Tata Ruang Sudah jelas, Produk tata ruang dibuat oleh para ahli yang kompeten Yang diprakasai oleh Pemerintah yang disyahkan oleh para legislator, namun yang sangat disayangkan pelanggaran justru kadang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah, namun semua ini harus ada solusi agar dapat ditemukan harmonisasi tata ruang “, tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here